Dailybisnis.com, Medan — Upaya penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan di Sumatera Utara terus dipacu. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi Hutan Nasional (IHN), Jumat (24/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grandhika Medan ini merupakan kolaborasi strategis yang difasilitasi oleh Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI). Langkah ini menjadi bagian dari Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 untuk mendukung pengendalian perubahan iklim.
Kepala DLHK Sumut, Heri W. Marpaung, S.STP, M.AP, dan Kepala BPKH Wilayah I Medan, Pernando L. Tobing, S.P., M.Si, dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi data. Menurut mereka, data inventarisasi yang terintegrasi adalah kunci dalam menyusun kebijakan kehutanan yang berbasis bukti (evidence-based policy), terutama dalam menekan emisi gas rumah kaca.
Potensi Karbon dan Keanekaragaman Hayati
Dalam diskusi tersebut, Prof. Ir. Rahmawaty dari Universitas Sumatera Utara memaparkan hasil survei IHN 2.0 di Kabupaten Tapanuli Utara. Data menunjukkan bahwa kondisi hutan lahan kering di wilayah tersebut relatif stabil dengan tingkat keanekaragaman spesies yang sedang.
Beberapa temuan penting dalam klaster survei meliputi:
Keanekaragaman Spesies: Ditemukan spesies dominan seperti Meranti bunga (Shorea leprosula), Medang (Phoebe sp.), dan Hau Halak.
Cadangan Karbon: Kawasan ini menyimpan cadangan karbon yang signifikan, di mana sebagian besar tersimpan pada biomassa pohon hidup. Hal ini mempertegas peran hutan Sumut sebagai penyerap emisi yang krusial.
Kolaborasi Lintas Sektor
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Dr. Agus Budi Santosa, S.Hut., M.T, turut hadir memaparkan arah kebijakan nasional terkait IHN guna memastikan keselarasan antara program pusat dan daerah.
Program Manager Yayasan PETAI, Muammar BM, S.Hut, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan menghimpun masukan dari 28 peserta yang terdiri dari akademisi, instansi pemerintah seperti KPH XII Tarutung, dan mitra pembangunan.
“Kami berharap pelaksanaan IHN di Sumatera Utara menghasilkan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi landasan kuat untuk kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca,” ujar Muammar.
Melalui sinkronisasi ini, diharapkan implementasi program di tingkat tapak menjadi lebih efektif dan mampu menjawab tantangan lingkungan di masa depan.
