Dailybisnis.com, Medan – Nasib kurang menyenangkan dialami Cindy Angelina, seorang warga Jalan Tapian Nauli Pasar III, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Meski telah merampungkan kewajiban pembayaran kredit rumah selama lima tahun kepada pengembang berinisial VL, hak miliknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) hingga kini tak kunjung diterima.
Persoalan ini mengemuka saat Cindy berbagi cerita dalam podcast Dekade (Dengan Kawan Pride) yang dipandu Gogo Sinaga, bersama narasumber lainnya yakni Korwil Pride Sumut sekaligus Ketua JMSI Kota Medan, Erie Prasetyo, dan Bendahara Pride Sumut, Aulia Ramadhan Ray.
Cindy menceritakan bahwa ia membeli rumah di lokasi tersebut pada tahun 2016 karena faktor kepercayaan kepada pihak marketing yang merupakan rekannya sendiri. Selain itu, janji pengembang VL untuk membangun hunian dua setengah lantai bagi lima pembeli pertama menjadi daya tarik utama baginya.
“Akhirnya saya melakukan booking fee, pembayaran DP. Setelah itu saya melakukan cicilan melalui developer. Disitulah awal masalahnya, melakukan cicilan melalui developer VL bukan dari KPR Bank. Karena banyak orang yang mengakui membeli rumah dan melakukan cicilan melalui developer VL sertifikatnya juga belum diterima, jadi bukan hanya saya saja,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa selama lima tahun, cicilan dibayarkan rutin melalui giro sehingga tidak pernah terjadi keterlambatan. Namun, pasca pelunasan di tahun 2021, sertifikat yang seharusnya menjadi haknya tak kunjung diserahkan.
Cindy sempat menunda upayanya untuk menuntut hak tersebut lantaran harus fokus merawat kedua orang tuanya yang mengalami musibah kebakaran rumah pada April 2022.
“Di tanggal 29 Maret 2022, dibuatlah Berita Acara Serah Terima (BAST). Isi BAST itu serah terima kalau rumah itu sudah lunas, dan ditanggal 10 April 2022 rumah orang tua saya kebakaran, dan kedua orang tua saya harus menyelamatkan diri dari lantai dua dengan cara melompat, hingga mengalami lumpuh dan harus operasi. Disitu saya sibuk mengurus kedua orangtua hingga pemulihan. Jadi saya tidak fokus untuk mengejar sertifikat ini. Makanya ada yang nanya, kok sudah tahun 2026 baru dikejar? Sebenarnya tidak, seharusnya walaupun saya tidak mengejar, pihak developer kewajibannya apa? saya diam malah developer diam juga,” ucap Cindy.
Memasuki tahun 2024, ia mulai menindaklanjuti kembali ke admin pengembang. Namun, hanya janji yang ia terima. Bahkan, komunikasi dengan pihak legal pengembang pun terputus. Puncaknya, pada Februari 2026, seseorang berinisial D menghubunginya.
“Saya sudah chat legalnya, tapi tidak pernah dibalas sudah setahun, ditelepon juga tidak pernah diangkat. Saya ngejar ke adminnya lagi, gitu-gitu aja terus tidak ada kejelasan. Sampai di bulan Februari 2026, ada yang menghubungi saya dan chatnya tersebut mengatakan, bahwa Mr P telah menggadaikan sertifikat rumahmu kepada saya. Mr P ini adalah pemilik developer VL yang membangun komplek saya. Setelah orang yang menchat saya mengatakan Mr P menggadaikan sertifikat saya, ternyata diedit lagi chatnya jadi dijual, Kira-kira kenapa diedit dari gadai jadi jual, apakah ada sesuatu?,” tegasnya.
Menurut Cindy, sosok D tersebut mengaku memegang dua sertifikat milik warga, termasuk miliknya. Namun, saat ditanya mengenai dasar hukum kepemilikan sertifikat tersebut, sosok D tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan justru menghilang.
Akibat permasalahan ini, Cindy resmi melaporkan pemilik developer VL berinisial Mr P ke Polda Sumatera Utara pada 12 Mei 2026 atas dugaan tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 486 UU 1/2023.
“Satu hari setelah buat laporan ke Polda Sumut, saya memviralkan kasus ini ke media, lalu di tanggal 14 Mei 2026 pasca viralnya kasus ini, tim admin dan legalnya dari developer VL ini yang biasanya nyuekin saya, ini langsung sibuk nelponi dan chat saya. Saya hanya bilang kalau mau berkomunikasi lewat kuasa hukum saya saja, karena saya tidak mau lagi menanggapinya. Satu minggu pasca buat laporan, saya juga sudah dimintai keterangan oleh pihak Polda Sumut,” tegasnya.
Menanggapi kasus ini, Erie Prasetyo menyatakan keprihatinannya. Ia menekankan bahwa Pride Sumut akan berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Yang kita khawatirkan ada korban-korban lainnya juga, apalagi informasi dari Cindy, ada korban-korban lain dari perumahan itu juga yang belum menerima sertifikat padahal sudah lunas. Pride Sumut bakal membantu pengawalan terhadap kasus yang dialami Cindy, dan juga menginformasikan secara luas bahwa di Kota Medan khususnya masih ada kasus seperti ini, yang menimpa masyarakat kita,” ujarnya.
Erie juga berharap kepolisian dapat bertindak profesional dalam menangani kasus ini.
“Ini ada dugaan masih ada korban lainnya, karena kita khawatir sertifikat tersebut disalahgunakan dan diberikan ke orang lain, jangan sampai ada korban lainnya juga. Oleh karena itu, kita meminta pihak kepolisian untuk memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini. Ini jadi atensi kepada pak Kapolda Sumut, agar kasus-kasus dugaan pidana di bidang properti ini tidak terjadi lagi, apalagi kondisi ekonomi saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kan kasihan masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi malah ditipu atau digelapkan sertifikatnya diduga dilakukan oleh pihak developer,” tegasnya.
Di sisi lain, Aulia Ramadhan Ray turut mengapresiasi keberanian Cindy dalam menempuh jalur hukum.
“Kami dari Pride Sumut mengapresiasi Cindy yang telah berani melaporkan kasus dugaan penggelapan ini ke polisi, karena tidak semua orang berani untuk melaporkan kasus dugaan penggelapan ini. Kita mengapresiasi juga pihak Polda Sumut yang sudah cepat memproses kasus ini, dengan telah memeriksa Cindy. Kalau Cindy sebagai pelapor sudah diperiksa, tentunya terlapor juga harus diperiksa. Pride Sumut akan mengawal kasus ini yang sudah masuk ke penegakan hukum, tentunya kasus ini harus berjalan dengan seadil-adilnya,” pungkasnya.
