Dailybisnis.com, Medan – Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk kembali menjadi garda terdepan dalam menyerap hasil keringat petani pada awal tahun 2026 ini. Langkah ini diambil guna memastikan hasil panen Gabah Kering Panen (GKP) dan Jagung Pipil Kering (JPK) terserap maksimal demi menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Setyanto Prihasto, memastikan kesiapan infrastruktur tersebut saat meninjau langsung Gudang Bulog Jemadi di Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, seluruh jaringan gudang Bulog di Indonesia kini dalam posisi siaga operasi.
“Prinsipnya, Bulog di seluruh Indonesia telah siap untuk kembali melakukan serapan hasil panen petani. Stok kami saat ini memang banyak, namun jangan khawatir, kami tetap akan menyerap gabah dan beras produksi petani,” tegas Prihasto, Jumat (16/1/2026).
Fokus Penyerapan Gabah & Beras
Menjelang puncak panen yang diprediksi terjadi pada Maret hingga Mei mendatang, Bulog mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk melindungi nilai jual petani:
• GKP di Tingkat Petani: Rp6.500/kg
• GKP di Tingkat Penggilingan: Maksimal Rp6.700/kg
Hasil serapan ini nantinya akan dikelola sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dialokasikan untuk berbagai program strategis, mulai dari Bantuan Pangan (Banpang), program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), hingga kebutuhan darurat bencana alam.
Kesiapan Cadangan Jagung Nasional
Selain komoditas padi, Bulog juga membuka pintu lebar untuk menyerap jagung produksi dalam negeri. Di Sumatera Utara sendiri, Bulog Kanwil Sumut tercatat telah mengamankan stok Jagung Pipil Kering sebanyak 1.550 ton.
Sesuai ketentuan, Bulog akan membeli JPK dengan harga Rp6.400/kg (di depan gudang) dengan standar kualitas yang ketat, yakni kadar air maksimal 14% dan aflatoksin maksimal 50 ppB. Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) ini nantinya diprioritaskan untuk membantu para peternak telur mandiri.
“Stok jagung sudah tersimpan di gudang-gudang kami dan siap sewaktu-waktu disalurkan apabila sudah ada perintah atau penugasan dari Pemerintah melalui Bapanas RI,” tambah Prihasto.
