Dailybisnis.com, Medan – Kabar mengejutkan datang dari status kesehatan masyarakat di Kota Binjai. Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang diluncurkan Pemerintah Kota (Pemko) Binjai pada September 2025 lalu kini disebut-sebut hanya sebagai seremonial belaka tanpa realitas di lapangan.
Kekecewaan mendalam ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Dalam rapat koordinasi virtual yang diunggah melalui akun media sosial resminya, Kamis (15/1), Bobby mengungkapkan fakta pahit bahwa warga Binjai nyatanya belum bisa menikmati fasilitas berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
“Bikin Malu”, Launching Mewah Tapi Realisasi Nol
Gubernur Bobby Nasution sangat menyayangkan langkah Pemko Binjai yang dinilai terburu-buru dan tidak akurat dalam mengklaim status wilayahnya. Padahal, saat peluncuran program tersebut pada 22 September 2025, Pemko Binjai mengundang pihak Pemerintah Provinsi Sumut yang dihadiri langsung oleh Sekda Sumut, Togap Simangunsong.
“Ini sangat saya sayangkan, pertama kali sama Kota Binjai. Launching tapi nyatanya di lapangan enggak bisa dilaksanakan karena Binjai belum masuk kategori UHC Prioritas,” tegas Bobby Nasution dalam potongan video tersebut.
Ketidaksesuaian data ini dianggap sebagai tindakan ‘curi start’ yang tidak berdasar. Pemko Binjai mendeklarasikan diri sebagai Kota UHC Prioritas bahkan sebelum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengumumkan status UHC di tingkat provinsi.
Realitas di lapangan menunjukkan masyarakat Binjai masih mengalami kendala saat hendak berobat gratis. Klaim Pemko bahwa warga cukup membawa KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan ternyata belum berlaku karena persyaratan administratif dan kategori nasional untuk UHC Prioritas di Binjai belum terpenuhi.
Gubernur mengingatkan jajaran Pemko Binjai agar tidak bermain-main dengan urusan kesehatan masyarakat. Meski anggaran terbatas, kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama.
“Tolong kesehatan ini bagian urusan wajib, benar-benar dijadikan prioritas. Ini yang sama-sama perlu kita penuhi untuk kebaikan masyarakat kita semua yang ada di Sumut,” tegas menantu Presiden Joko Widodo tersebut.
Kasus di Kota Binjai ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota lainnya di Sumatera Utara agar tidak sekadar mengejar citra melalui seremoni peluncuran program, tanpa memastikan kesiapan sistem dan anggaran yang valid. Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Binjai masih menunggu langkah konkret Pemko Binjai untuk mewujudkan janji berobat gratis yang sempat dideklarasikan tersebut.
