Dailybisnis.com, Medan — Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) di Sumatera Utara kini tak lagi sekadar transaksi sembunyi-sembunyi di pasar gelap konvensional. Jaringan pelaku kian canggih memanfaatkan ekosistem digital—mulai dari media sosial, platform e-commerce, jasa kurir online, hingga ekspedisi pengiriman barang.
Fakta tersebut mengemuka dalam Workshop Meningkatkan Deteksi Peredaran dan Pencegahan Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Sumatera Utara yang digelar di Conservation Learning Centre (CLC) OIC, Medan, Rabu (30/9/2026).
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Sumatera, Hari Novianto, mengungkapkan bahwa aktivitas di ruang siber menjadi fokus utama dalam penindakan hukum saat ini. Pihaknya mencatat 538 akun dan 1.163 konten perdagangan yang teridentifikasi menjual 114 jenis satwa. Dari pantauan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1.849 ekor satwa hidup dan 446 bagian tubuh satwa.
Dari seluruh konten yang dipantau, sebanyak 312 konten dan 510 akun tercatat masih aktif, sementara sisanya telah berhasil dihapus.
“Data tersebut menjadi bagian dari pendekatan deteksi dini melalui patroli siber yang dilakukan dengan tahapan profiling, penentuan target, pengumpulan data, hingga operasi penindakan,” kata Hari.
Untuk mengecoh petugas, pelaku kerap memakai transaksi rekening bersama (rekber), pengiriman via ekspedisi tanpa identitas, hingga memanfaatkan kelengahan petugas di rute tak resmi.
“Pelaku juga memanfaatkan pelabuhan atau rute yang tidak resmi, menyembunyikan spesimen di dalam wadah atau barang lain, memanfaatkan kelengahan petugas, menggunakan kembali tag atau seal, hingga menggunakan dokumen palsu atau dokumen yang tidak sesuai aturan,” paparnya.
Meski secara keseluruhan kasus PISL di Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan dibandingkan Pulau Jawa, titik-titik rawan masih terkonsentrasi di Kota Medan (30%), Kabupaten Deli Serdang (25%), dan Kabupaten Langkat (15%).
Berbagai barang bukti fantastis telah disita petugas di Sumut dalam rentang 2021 hingga 2026, mulai dari orangutan Sumatera, harimau Sumatera mati, beruang madu, belangkas, hingga 1,2 ton sisik trenggiling di Kisaran, Asahan.
Hari menekankan bahwa kejahatan ini berkarakter terorganisir dengan jaringan terputus-putus (sel terputus).
“Jadi ada sel-sel di mana, satu sel diputus, sel lainnya masih terus aktiv karena begitu berlapis jaringan para pelaku ini,” tambahnya.
Oleh sebab itu, penanganan tidak bisa lagi menyasar pelaku lapangan saja, melainkan harus menggunakan pendekatan multidoor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Penguatan investigasi bersama dengan Polri, pembentukan koordinator dan kelompok kerja, serta penyusunan basis data penanganan perkara juga menjadi bagian dari strategi percepatan penyelesaian tindak pidana kehutanan,” tegas Hari.
Mendorong Kewaspadaan Jasa Pengiriman
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBKSDA Sumut, Novita Kusuma Wardani, menyoroti pentingnya peran perusahaan ekspedisi sebagai garda terdepan deteksi dini.
“Yang pertama tentu kita berharap para pelaku jasa pengiriman itu aware dulu, paham bahwa ada peredaran satwa yang ini, baik yang legal maupun ilegal. Kemudian dari situ dengan informasi yang didapat mereka bisa kemudian melakukan upaya-upaya membantu kita untuk proteksi dini peredaran satwa ini,” kata Novita.
Ia mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru di sektor logistik, mengingat tidak semua penyedia jasa memiliki fasilitas X-ray.
“Paling tidak mereka tahu harus ada dokumen yang diperiksa, ada jenis-jenis yang pasti ilegal kalau dibawa ke sana. Kemudian masing-masing bisa mengkomunikasikan atau menyosialisasikan kepada customernya untuk menjaga peredaran ilegal itu,” ujarnya.
“Makanya kami mungkin nanti juga akan mendorong tiap-tiap pihak yang terkait, kemudian perhubungan, untuk kita coba susun lagi SOP maupun mendorong bagaimana untuk satwa liar, terutama yang dilindungi, ini juga menjadi salah satu jenis yang menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pemeriksaan,” tambah Novita.
Ia menyamakan pengawasan ini dengan penanganan barang berbahaya lainnya.
“Kalau dari awal SOP-nya sudah bisa disusun dan kemudian jenis ini masuk dalam barang yang menjadi perhatian khusus seperti narkoba atau bom dan sebagainya, itu tentu ini bisa menjadi salah satu aspek yang bisa mendorong untuk penjagaan di tingkat peraturan dan ekspedisi,” jelasnya.
Kasus Kupu-kupu hingga Laba-laba ke Vietnam
Novita juga mengklarifikasi temuan ribuan kupu-kupu dan laba-laba yang hendak dikirim ke Vietnam. Walau sebagian besar bukan jenis yang dilindungi, pengambilan skala besar dari alam tetap mengancam ekosistem.
“Memang sebagian besar bukan jenis yang dilindungi, tapi kan ketika sebanyak itu di alam kemudian terganggu pasti akan ada pengaruhnya atau ekosistem. Itu yang kemudian jadi concern kita,” tuturnya.
“Ada yang hidup, ada yang memang sudah offset-an. Kemudian yang hidup ini karena dia ada di tempatnya itu kayak pipet yang kecil ya, tidak semuanya bisa bertahan juga,” jelasnya lagi.
“Jadi kalau sudah bisa kita identifikasi dia masih hidup, bisa kita lepaskan,” katanya. Novita mengingatkan bahwa setiap pengiriman TSL wajib mengantongi dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa-Dalam Negeri (SATS-DN).
“Pengiriman kan harus pakai ada dokumen SATS-DN. Nah itu makanya begitu tidak ada itu kan kemudian diproses,” ucapnya, seraya menegaskan bahwa BBKSDA berfokus pada proses identifikasi satwa.
“Kalau kami kan diminta waktu itu untuk mengidentifikasi, membantu mengidentifikasi,” tutupnya.
Mata Rantai Distribusi dan Perlindungan Kurir
Direktur Konservasi YOSL-OIC, Indra Kurnia, menekankan perlunya melibatkan sektor swasta karena komoditas perdagangan kini mencakup bagian tubuh satwa mati.
“Melihat dari situ kita menilai penting untuk melibatkan mereka, setidaknya ini start awal semacam sosialisasi atau penyertaan pengetahuan dari sisi regulasi, dari sisi konteks hukum, bahwa mereka bagian dari mata rantai perdagangan ilegal satwa liar,” ujar Indra.
Ia menyoroti problem di lapangan, di mana agen-agen kecil di tingkat bawah kesulitan menyediakan alat screening mahal.
“Di tingkat bawah, yang paling banyak itu kan agen-agen ini yang tersebar. Di agen-agen kan pasti akan keberatan di SOP itu menggunakan alat tersebut,” terangnya.
“Jadi kita perlu dorong ada perbaikan tentang kelola yang itu berlaku sama, serupa di sebuah usaha, baik itu yang bentuknya usaha fisik, kurir, transportasi darat, ataupun di platform digital, men-screening apa pun yang dikirim,” lanjut Indra.
Indra juga mengingatkan pentingnya fleksibilitas data pengiriman tanpa melanggar privasi, serta perlindungan bagi pekerja kurir yang sering kali hanya menjadi korban ketidaktahuan.
“Jadi mungkin ada satu kebijakan dari pengelola informasi soal pengiriman ini yang tetap bisa merahasiakan data sepenuhnya, tapi tidak terlepas, kita akan lebih mudah menelusuri. Ini yang kita perlu diskusi lebih lanjut,” kataya.
“Dalam penegakan hukum, justru malah hanya kurirnya saja yang ditangkap. Itu kan juga merupakan bagian bagi pelaku usaha,” jelas Indra.
Namun, ia menegaskan perusahaan juga bisa terseret jika lalai menjalankan prosedur.
“Jadi bisa dilihat dengan jelas, memang si pelakunya sudah melaksanakan regulasi, SOP yang sudah mereka buat itu bisa merupakan bagian dari penjagaan, atau memang karena tidak terstruktur, dibangun SOP atau regulasi seperti tadi, jadi ada celah mereka ikut terlibat,” tegasnya.
Indra menggarisbawahi pentingnya pengawasan terpadu di semua jalur, baik darat, udara, maupun laut—terutama rute tikus penyeberangan laut dari Aceh, Sumut, hingga ke Malaysia dan Thailand.
“Yang perlu diperkuat itu saling koordinasi, tadi soal keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh para penegak hukum, lalu lalang peredaran barang tadi, darat atau tidak darat,” ungkapnya.
Sinergi Hukum dan Penuntutan Digital
Dari kacamata kepolisian, Kanit 1 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, AKP P. Siallagan, memaparkan beberapa penanganan kasus nyata, seperti penyitaan 980 kg sisik trenggiling di Tanjung Balai (2024), pengiriman siamang via kurir online di Binjai (Juli 2026), serta penyelamatan 101 burung dilindungi di Medan (September 2026).
Sementara itu, Erning Kosasih dari Kejaksaan Tinggi Sumut menegaskan bahwa penuntutan kasus PISL kini makin bergantung pada rekam jejak digital. Bukti komunikasi, riwayat transaksi elektronik, dan data digital menjadi kunci utama pembuktian di pengadilan selain barang bukti fisik.
“Penanganan PISL di Sumatera Utara membutuhkan pendekatan dari hulu hingga hilir: memastikan pemanfaatan dan peredaran TSL berlangsung sesuai aturan, memperkuat deteksi dini terhadap jaringan perdagangan, menelusuri alur distribusi dan keuangan, hingga memastikan pembuktian perkara dapat dilakukan secara kuat di pengadilan,” pungkas Erning.
