Dailybisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyambangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu (14/1/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini dilakukan guna memperkuat koordinasi terkait optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor penegakan hukum.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa fokus utama pertemuan ini adalah memetakan potensi PNBP yang bisa direalisasikan untuk memperkuat kantong negara di tahun 2026.
Rapor Hijau 2025: Kejaksaan Setor Rp19,12 Triliun
Kunjungan Menkeu ini bukan tanpa alasan. Prestasi Kejagung dalam menyumbang pendapatan negara sepanjang tahun 2025 tercatat sangat impresif. Melalui kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan sukses menyetorkan PNBP hingga Rp19,12 triliun.
“Tahun kemarin PNBP dari Kejaksaan cukup signifikan. Nah sekarang, kita koordinasi untuk melihat potensi-potensi yang ada di tahun ini seperti apa,” ujar Anang di Kejagung.
Fokus Penagihan dan Pengembalian Aset
Anang menjelaskan bahwa koordinasi ini sangat krusial untuk menentukan langkah-langkah penagihan dari hasil tindak pidana atau kasus hukum yang sedang berjalan. Jika potensi PNBP tersebut berhasil direalisasikan, maka dana tersebut akan langsung mengalir ke kas negara untuk membiayai pembangunan.
“Nanti kalau memang ada potensi dari PNBP yang bisa direalisasikan, mungkin diadakan penagihan, nanti otomatis kita akan setor ke kas negara,” tambahnya.
Hanya Koordinasi Kinerja
Pihak Kejagung menegaskan bahwa kehadiran Menkeu hari ini murni bersifat koordinasi strategis mengenai kinerja keuangan negara, dan tidak berkaitan dengan laporan kasus pidana tertentu ataupun isu-isu sensitif lainnya.
“Terbatas koordinasi kinerja saja,” pungkas Anang untuk meredam spekulasi.
Sinergi antara bendahara negara dan aparat penegak hukum ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran anggaran sekaligus memastikan aset negara yang dikorupsi kembali secara maksimal dalam bentuk PNBP.
